Menurut Adnan di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jakarta, Senin, publik memang berhak merasa geram setelah dibukanya rekaman pembicaraan di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperdengarkan Anggodo bisa memerintah penegak hukum dengan imbalan uang.
"Itu kan yang bikin orang marah, kok bisa di negara ini orang atur-atur dengan duit yang banyak. Dia kan penyandang dana, maka sekarang ada poster kapolri dengan tampang dia, saya senang lihatnya. Tertawa terbahak-bahak saya," tutur Adnan.
Adnan menilai rekaman pembicaraan Anggodo memang memperlihatkan bahwa praktik mafia hukum di Indonesia memang benar terjadi. Untuk itu, ia berharap kasus hukum Chandra dan Bibit yang diduga telah direkayasa dapat menjadi pintu masuk untuk membersihkan sistem hukum Indonesia dari praktik-praktik mafia.
"Kita kan sudah terlanjur masuk kepada masalah, masa menutup mata," ujarnya. Untuk itu, kata Adnan, Tim Delapan dalam salah satu rekomendasinya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Kepala Negara untuk melakukan tindakan cepat berupa pembersihan institusi penegak hukum dari para pejabat yang bertanggung jawab apabila nantinya dapat dibuktikan telah terjadi rekasaya dalam kasus Bibit dan Chandra.
Saat ini Tim Delapan telah memiliki kesimpulan awal tentang apakah memang terjadi rekayasa dalam kasus hukum Bibit dan Chandra atau tidak . Pada Minggu 8 November 2009, masyarakat dari berbagai elemen berkumpul di Bundaran HI untuk memberikan dukungan pemberantasan korupsi dalam aksi damai "Indonesia Sehat Tanpa Korupsi."
Ribuan orang berkumpul dalam acara yang diisi orasi dan hiburan dari berbagai artis, serta menjadi ajang temu pendukung Chandra-Bibit di jejaring sosial "Facebook" yang kini telah menembus angka lebih dari 1 juta orang.
0 komentar:
Posting Komentar