Nazaruddin Berobat Ke Singapura

BukaBerita.com (Hukum) ~ Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, mengklarifikasi kepergiaannya ke Singapura. Saat dikonfirmasi, dia mengaku sedang berobat ke negara-kota itu.

Dia pun siap diperiksa KPK terkait kasus korupsi wisma atlet SEA Games 2011.  Menurut Nazaruddin, kepergiannya ke Singapura sejak Senin malam, 23 Mei 2011, sudah mendapat restu dari ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah.

"Tanggal 23 itu saya sudah izin partai. Saya sudah minta izin fraksi, dan Ketua Fraksi mengizinkan," ujar Nazarudin, melalu pesan singkat kepada BukaBerita.com, Kamis malam 26 Mei 2011.

Menurut Nazaruddin, saat ini kondisi kesehatannya dalam keadaan yang tidak baik, dengan demikian, Nazar memutuskan untuk melakukan check up kesehatan ke Singapura.

Hingga saat ini, Nazaruddin mengaku keberadaannya masih di Singapura karena hasil pemeriksaan kesehatan yang dijalaninya belum keluar. "Nanti kalau sudah keluar hasilcheck up-nya saya akan pulang. Saya ini warga negara yang baik," kata dia.

Sementara itu, untuk proses hukum yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan dugaan korupsi pembangunan wisma Atket di Palembang, Nazaruddin mengatakan siap untuk diperiksa jika KPK memanggil dirinya. 

"Kalau dipanggil ya datang. Saat ini panggilan saja belum ada,"ujar Nazaruddin.

Seperti diketahui, Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, mengatakan bahwa Nazaruddin sudah pergi ke Singapura sehari sebelum KPK mengirimkan surat permohonan cekal. Dia diduga pergi pada tanggal 23 Mei 2011 pukul 19.30 WIB, naik pesawat Garuda.

KPK Panggil Andi Mallarangeng

BukaBerita.com (Hukum) ~ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallaranggeng, terkait penyelidikan kasus suap pembangunan Wisma Altet SEA Games di Palembang.

"Selain M. Nazarudin, kita juga berencana memanggil Andi Mallarangeng," kata juru bicara KPK, Johan Budi, saat memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Kamis malam 26 Mei 2011.

Menurut Johan, pemanggilan Andi dalam kapasitas sebagai saksi. Namun belum dapat dipastikan kapan jadwal pemanggilan yang bersangkutan.

"Waktu persisnya saya belum tahu, Sampai hari ini jadwalnya belum ada," kata Johan.

Sebelumnya, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi X Bidang Olahraga di Gedung DPR, Andi memastikan komitmennya membantu KPK mengusut tuntas kasus dugaan suap Sekretaris Menpora.

"Saya dan seluruh jajaran Partai Demokrat siap membantu. Biar diusut tuntas saja, supaya jelas dan yang salah harus bertanggungjawab secara hukum," ujar Andi.

Nazaruddin Masih Dibela Partai

BukaBerita.com (Hukum) ~ Rabu, 25 Mei 2011, menjadi malam yang menegangkan bagi elit Partai Demokrat (PD). Malam itu, para Pengurus DPP PD berkumpul di rumah Kepala Ketua Dewan Pembina PD SBY, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Malam itu SBY marah besar.

"SBY menekankan perlunya kader untuk kembali ke khittah perjuangan partai dan menjaga etika, moral dan aturan partai," kata Ketua DPP PD Kastorius Sinaga.

Pertemuan malam itu memang sangat penting. Topik utamanya adalah membahas konsolidasi partai terkait kasus Bendahara Umum PD Muhammad Nazaruddin. Nazar terbelit banyak kasus yang diduga merupakan pelanggaran etik partai.

Kasus Nazar ini sudah membuat goncang partai penguasa ini. Kader PD terbelah menyikapi kasus Nazar. Sebagian dengan bersemangat pasang badan dan membela habis-habisan. Sebagian lainnya menginginkan sanksi bagi politisi berusia 33 tahun ini.

Internal PD semakin panas dingin terlebih pasca dipecat dari kursi Bendahara Umum, Nazar menyerang elit PD. Ia melontarkan tudingan miring kepada Amir Syamsudin dan Andi Mallarangeng, yang tidak lain adalah pejabat teras PD.

Secara gamblang Nazar menyebut Amir yang menjabat Sekretaris Dewan Kehormatan PD telah melanggar etika ketika membela pengemplang BLBI. Amir dituding membawa-bawa nama partai saat menangani perkara koruptor BLBI yang ditangani di MA.

Adapun Andi dan adiknya, Choel Mallarangeng disebut Nazar sering main-main proyek di Kemenpora. Salah satunya dalam proyek pembangunan Wisma Atlet di kawasan Jakabaring, Palembang, Sumsel.

"Semua proyek di Kemenpora itu yang setting Choel Mallarangeng atas sepengetahuan Menpora Andi Mallarangeng. Dalam kasus pembangunan Wisma Atlet, Andi juga ikut bermain. Yang menjalankan adiknya bersama tangan kanannya, Jefry," begitu beber Nazar.

Pernyataan Nazar, tentu saja bukan tudingan sembarangan.Sebagai bendahara umum, Nazar sudah pasti tahu asal muasal dan penggunaan uang partai. Maka tidak aneh bila ia mengklaim punya data terkait tudingannya, meskipun belakangan ia seperti mengurungkan niatnya untuk membuka aib koleganya. Alasannya bukti-buktinya masih dikumpulkan.

Bila sikap Nazar akhir-akhir ini agak melembek, bagi orang dekatnya bukan karena Nazar tidak punya bukti. Nazar diyakini punya bukti-bukti itu. Hanya saja Nazar tidak mau mengungkapnya lantaran tudingan tersebut hanya untuk menggertak saja."Tapi kalau situasi berubah bisa saja ia bakal habis-habisan melawan," kata orang dekat Nazar yang tidak mau disebut namanya itu.

Selain bukti-bukti itu, sumber itu juga meyakinkan Nazar memiliki bukti-bukti aliran uang ke sejumlah petinggi PD, seperti Anas Urbaningrum, Jhoni Allen Marbun, serta keluarga SBY.

Saat ini yang baru mencuat ke publik baru setoran dana Rp 13 miliar untuk partai. Soal ini terungkap setelah Amir menyatakannya dalam sebuah dialog di TVOne.

"Semua aliran dana ke partai maupun petinggi partai dia catat semua. Termasuk biaya penyewaan pesawat untuk kegiatan Anas dan Ibas yang setahunnya mencapai Rp 10 miliar," jelas sumber itu.

SBY pun dikabarkan tidak main-main menyikapi ancaman balas dendam Nazar. SBY perlu meyakinkan diri bila elit PD yang disebut Nazar melanggar etika itu dengan meminta klarifikasi mereka. "SBY telah minta klarifikasi lima orang yang disebut-sebut Nazar. Hasil klarifikasi lima orang itu membantah," jelas Kasto.

Gertakan Nazar terkait sejumlah petinggi PD akhirnya berbuah komitmen. Jangan heran kalau kemudian Nazar mengatakan pemecatannya sebagai bendahara umum oleh DK PD belum final. Soalnya, kata Nazar, keputusan DK belum mendapat legitimasi dari DPP PD.

"Itu keputusan DK masih harus disampaikan ke DPP. Sebab keputusan resmi bukan di DK melainkan rapat pleno yang dipimpin Ketua Umum PD Anas Urbaningrum," ujar Nazar saat menghubungi.

Soal aksi gertak ini dianggap pengamat politik UGM Arie Sudjito sebagai sesuatu yang lazim dalam politik. "Yang namanya politik sudah lazim main gertak. Kemudian negosiasinya untuk saling melindungi. Ini modusnya seperti itu, di partai lain juga seperti itu," jelas Arie.

Saat ini sikap PD memang mulai berubah terhadap Nazaruddin. Dalam pertemuan di Cikeas semalam, bahkan SBY memerintahkan DPP PD membentuk tim untuk membela kadernya tersebut. "Apapun yang terjadi, Nazar tetap kader kami, kami akan memberikan bantuan hukum. Tadi Pak SBY mengatakan akan ada tim khusus yang akan membahas masalah bantuan hukum ini," kata politisi PD Ruhut Sitompul usai pertemuan di Cikeas.

Kata Ruhut, tim bantuan hukum ini nantinya dipimpin Denny Kailimang, Ketua Divisi Hukum di PD.

Sikap SBY yang membentuk tim bantuan hukum untuk Nazaruddin tersebut tentu disesalkan beberapa kalangan. Pasalnya, SBY saat rapat kerja FPD DPR di Hotel Crowne Plaza, Jakarta, 27 November 2010, menyatakan PD tidak akan memberi pembelaan terhadap kader yang melanggar hukum, seperti korupsi.

"Saya akan bela manakala ada kader yang disalah-salahkan, saya akan bela. Dikriminalkan, saya akan bela. Tapi kalau korupsi, silahkan bela sendiri," begitu kata SBY saat itu.

Tapi pernyataan itu beda dengan sikap SBY semalam. "Dengan memberikan bantuan hukum Nazar sama saja SBY inkonsisten. Kita tahu Ketua MK sudah membeberkan adanya pemberian uang kepada Sekjen MK Janedjri. Walau pun itu belum dianggap suap, namun itu bisa diindikasi ada upaya suap," ujar aktivis ICW Emerson Yuntho.

Ketua MK Siap Bersaksi

BukaBerita.com (Hukum) ~ Terdakwa suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI, Agus Condro mengajukan nama Ketua MK, Mahfud MD untuk menjadi saksi yang meringankan bagi dirinya. Pihak Agus mengaku sudah mendapat kepastian mengenai kehadiran Mahfud di Pengadilan Tipikor.

"Pak Mahfud sudah confirm akan datang nanti," kata pengacara Agus, Firman Wijaya saat dihubungi, Senin (23/5/2011).

Firman mengatakan, Mahfud sudah bersedia untuk menjadi saksi untuk kliennya. Firman menjelaskan, Agus pernah menceritakan kasus dugaan suap ini kepada Mahfud saat bertemu dalam sebuah kesempatan di Garut.

"Ini kaitannya soal testimoni di Garut, karena ini kegelisahan klien kami," jelas Firman.

Selain Mahfud, Firman juga mengaku sudah mendapat kepastian dari LPSK dan ICW yang juga akan dijadikan saksi meringankan. 

"LPSK sudah mau," kata Firman.

"Kalau ICW, Adnan Topan Husodo yang akan datang," tambahnya.

Sidang Agus akan diawali dengan pemeriksaan Hamka Yandhu, terpidana dalam kasus ini. Usai Hamka, barulah ketiga saksi dari Agus yang akan diperiksa. Sidang menurut rencana akan digelar pukul 13.00 WIB.

sumber: detik.com

SBY Harus Tegas Dalam Kasus Nazaruddin

BukaBerita.com (Hukum) ~ Partai Demokrat tengah diterpa cobaan maha berat dalam beberapa kasus yang menyeret nama Bendahara Partai Demokrat, M Nazaruddin. Publik menunggu ketegasan sikap Ketua Dewan Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

"Publik menunggu sikap tegas SBY," kata pengamat politik, Andrinof Chaniago saat dihubungi, Senin (23/5/2011).

Andrinof menilai, posisi Demokrat memang sangat dilematis. Di satu sisi ada pihak yang berusaha membuka secara terang kasus Nazaruddin. Di sisi lain, ada yang berusaha melindungi partai ini.

"Jika ada kader yang tidak bisa menjalankan amanah partai dengan baik, SBY harus berani menyingkirkannya," kata dosen UI ini.

"Ketegasan untuk menindak anggota partai yang tidak sesuai," lanjutnya.

Nama Nazaruddin belakangan terus disebut-sebut dalam berbagai kasus. Yang pertama adalah kasus tangkap tangan suap KPK di Kemenpora. Dan paling anyar adalah pemberian duit sebesar 120 ribu dollar Singapura ke Sekjen MK Janedjri M Gaffar.

Dalam kedua kasus ini, Nazaruddin sudah membantah ikut terlibat. Beberapa petinggi Demokrat juga ikut mendukung keterangan Nazaruddin.

sumber: detik.com

"Ada 8 Bom Aktif 100% di Rumah Pepi"

 

BukaBerita (Hukum) ~ Polisi menemukan sejumlah bahan peledak aktif di kediaman mertua Pepi Fernando, salah satu tersangka yang juga otak pelaku bom buku dan Serpong. Saat penggeledahan berlangsung, diduga ada delapan bom aktif yang tersimpan di kediaman Pepi. 

Dugaan adanya delapan bom aktif itu diungkapkan Tri Hari Purnomo, Ketua RW19 tempat tinggal Pepi di kawasan Harapan Baru, Bekasi Barat, Jawa Barat. Saat ditemuiVIVAnews.com kemarin, Tri mengaku tak sengaja mendengar percakapan anggota Gegana yang sedang menyisir rumah Alwi Hasmi, mertua Pepi. 

Rumah mertua Pepi digeledah sejak Kamis sampai Minggu atau 21 sampai 24 April 2011. Setiap penggeledahan, Tri merupakan satu-satunya perwakilan warga yang diperbolehkan polisi masuk menemani petugas. 

"Setiap kali penggeledahan, polisi hanya fokus di salah satu ruang saja. Yakni gudang, letaknya di atas, lantai dua," kata Tri kepada VIVAnews.com. Nah, saat itulah Tri tak sengaja mendengar percakapan seorang petugas yang memakai seragam penjinak bahan peledak. 

"Ada delapan yang 100 persen bom aktif," kata Tri mengutip anggota Gegana yang saat itu berada di dekatnya. Kendati demikian, Pepi tidak mengonfirmasi soal ini kepada petugas. Dia merasa takut. Belum lagi disebut ada dua bahan peledak lain, tapi tidak disebutkan apakah itu aktif atau hanya bahan-bahan pendukung saja. 

Selama penggeledahan, polisi memang menemukan sejumlah bahan peledak di kediaman Pepi. Belum diketahui sejak kapan bahan-bahan peledak itu disimpan. Yang pasti, penyimpanan bahan peledak itu sangat membahayakan penghuni rumah dan warga sekitar. 

Saat penggeledahan hari Sabtu, delapan penghuni rumah ditambah satu bayi ada di dalam rumah mertua mantan sutradara film dokumenter itu. Apa jadinya kalau bom itu meledak. 

Tri hanya berharap polisi dapat mensterilkan area itu hingga tidak ada lagi bahan peledak tersisa. "Kami khawatir kalau masih ada bom di rumah itu. Tolong polisi selesaikan," kata Tri.

Buron Cantik Ditangkap

BukaBerita ~ Kabar tentang tertangkapnya penipu jelita Selly Yustiawati, ternyata belum diterima oleh Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Bogor.

Saat dihubungi BukaBerita.com, Minggu 27 Maret 2011 malam, Kapolresta Bogor AKBP Nugroho Slamet Wibowo, mengaku belum menerima laporan penangkapan penipu ulung berparas cantik, Selly Yustiawati. "Saya belum tahu, dia sudah tertangkap di Bali," kata Nugroho.

Selama ini, Selly alias Rasellya Rahman Taher  telah menjadi buronan Polda Metro Jaya dan Polresta Bogor. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor resmi menetapkan Selly dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada tanggal 4 Maret 2010. 

Wanita cantik ini biasanya menipu orang dengan berpura-pura meminjam uang untuk modal usaha, atau menawarkan bisnis pulsa yang menjanjikan keuntungan berlipat. Setelah mendapatkan uang korban, biasanya Selly langsung menghilang tak kenal rimbanya. 

Selly juga pernah mengaku sebagai wartawan Kompas dalam melakukan aksi tipunya. Ia pun kerap menggunakan jejaring sosial untuk menjaring korban. Dengan parasnya yang cantik, wanita asal Pancasan Atas, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Bogor, itu berhasil memperdayai ratusan korban.

Korban-korbannya berasal dari berbagai daerah, mulai dari Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung hingga Jogjakarta. Menurut pengakuan berbagai korban, biasanya mereka mengalami kerugian antara Rp 2juta hingga Rp 10juta. 

Selly sendiri ditangkap di Hotel Amaris, Jalan Padma Utara, Kuta Badung, pada hari Sabtu 26 Maret 2011, sekitar pukul 19.30 wita. Menurut Kapolsek Denpasar Selatan AKP Leo Pasaribu Leo, Selly dibekuk di hotel itu saat berlibur bersama pacaranya yang bernama Bima, 30.

Leo mengatakan Selly akan dibawa ke Bogor untuk menjalani pemeriksaan di Polresta Bogor, pada Senin pagi 28 Maret 2011.

Baca Juga:

• Pertama Kali kenal Seks, Britney Spears Jijik

Susno Bebas Malam Ini

BukaBerita (Hukum) ~ Masa penahanan terdakwa kasus gratifikasi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan pemilihan gubernurJawa Barat, Susno Duadji telah berakhir. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan bahwa demi hukum, mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri itu harus bebas malam ini.

Demikian disampaikan oleh Humas PN Jakarta Selatan, Ida Bagus Dwiyantara di Jakarta, Kamis 17 Februari 2011.

Karena ancaman perkara Susno 9 tahun dan majelis hakim telah menggunakan seluruh hak penahanan terhadap Susno selama 90 hari, kata Ida Bagus, maka harus dibebaskan demi hukum.

"Perpanjangan kedua sampai tanggal 17 Februari, berarti hari ini ya, kalau  hari ini memang nanti sudah habis, dia dikeluarkan demi hukum," kata Ida Bagus. "Ya namanya hari itu kan 24 jam, ya biasanya dihitung hari berikutnya pukul 00.00 WIB."

Dia menegaskan bahwa habisnya masa penahanan Susno sebelum persidangan selesai, lebih disebabkan oleh lambannya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan para saksi dalam kasus ini. Sehingga, pengadilan Susno berjalan lamban. "Majelis yang menangani perkara ini sudah berusaha mengingatkan JPU utuk menghadirkan saksi-saksi," kata dia.

Dalam dua perkara yang dihadapi Susno, saksi-saksi yang ditetapkan sebanyak 111 orang. Namun, kata Ida Bagus, JPU sering tidak menghadirkan saksi yang telah ditentukan.. "Sering hanya menghadirkan sedikit saksi, satu saksi, dan kadang-kadang tidak membawa saksi," katanya.

Kadang sidang ditunda lantaran karena Susno sakit. Padahal masa tahanan terbatas. "Sehingga mau tidak mau, karena masa penyelesaian perkara itu belum selesai dia dikeluarkan demi hukum."

Menurut Ida Bagus, pembebasan Susno ini tidak ada faktor kesengajaan dan rekayasa. "Dia dikeluarkan demi hukum. Ini tidak ada faktor kesengajaan, ini perlu diketahui dan digaris bawahi tidak ada faktor kesengajaan," tegasnya.

Majelis hakim sendiri, lanjut dia, telah sering mengingatkan JPU dalam persidangan. "Ini bisa dibaca dalam berita persidangan, sering dia (JPU) mengatakan di sidang-sidang berikutnya mengingatkan supaya saksi-saksi lebih banyak yang dihadirkan dan dalam hal ini jaksa juga mengalami kendala di lapangan. Ternyata saksi yang dipanggil tidak menghadri persidangan," kata dia.

Majelis hakim, kata dia, tidak akan membuat penetapan pembebasan Susno ini. "Yang namanya dikeluarkan demi hukum tidak ada penetapan, ya dari pihak rutan sendiri yang akan mengeluarkan," kata dia. Artinya, "Dikeluarkan demi hukum (itu bahasa hukum) sesuai dengan pasal 29 ayat 6 KUHAP." 

Baca Juga:

• Susno Beberkan Informasi Penting !
• JK: Bahaya Jika Ada Pembiaran Dalam Kekerasan

Polisi Tahan Tiga Tersangka Kasus Ahmadiyah

BukaBerita (Hukum) ~ Kepolisian Daerah Banten hingga kini telah menahan tiga tersangka dalam insiden berdarah di Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dari lima tersangka, ada dua tersangka yang belum ditahan, meski polisi telah menetapkannya sebagai tersangka.

"Tiga orang yang ditahan inisialnya U, HE, HM," kata Kepala Badan Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Boy Rafli Amar seperti dikutip BukaBerita.com dari VIVAnews.com, Minggu 13 Fabruari 2011.

Meski demikian, Boy belum mau menjelaskan peran tiga orang tersangka tersebut dalam penyerangan terhadap anggota Ahmadiyah di rumah warga bernama Suparman, pada Minggu 6 Fabruari 2011 lalu.

Sementara itu, dua tersangka lainnya, berinisial KMH dan YA alias I, belum ditahan karena masih polisi masih mendalami. "Kalau sudah didapatkan bukti permulaan yang cukup, kedua tersangka lainnya bisa ditahan," kata dia.

Para tersangka ditetapkan melanggar Pasal 160 KUHP, Pasal 170 KUHP, Pasal 354, dan Pasal 358 KUHP, mengenai pengrusakan dan penganiayaan berat, dengan ancaman penjara di atas lima tahun.

Boy menambahkan, sejauh ini saksi-saksi yang telah diperiksa berjumlah 53 orang. Polisi hingga kini masih terus mengusut penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah ini. Termasuk adanya kelompok yang mengenakan pita biru dalam penyerangan tersebut.

"Tapi kami tidak hanya fokus pada pita biru itu saja. Artinya kami ingin mengungkap kasus ini secara menyeluruh," kata dia.

Penyerangan massa terhadap jemaah Ahmadiyah di Kampung Pendeuy, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengakibatkan tiga orang meninggal dunia akibat dikeroyok massa.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan tiga kejanggalan dalam insiden Cikeusik. Pertama, pihak kepolisian dan aparat keamanan sudah mengetahui akan ada penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah sebelum kejadian.

Kedua, ada pesan pendek (SMS) yang masuk ke kepolisian mengenai rencana penyerangan. Ketiga, kepolisian dikabarkan sudah mengetahui jumlah massa yang akan menyerang, namun jumlah pasukan yang dikerahkan tidak seimbang dengan jumlah massa.

Baca Juga:

• Manfaat Lemak Esensial Bagi Tubuh
• Balita Jari Terbanyak

Warga dan Ahmadiyah Bentrok, MUI Bentuk TPF

BukaBerita (Hukum)  ~ Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menginvestigasi bentrok di Cikeusik, Pandeglang, Banten yang menewaskan tiga orang. Untuk mendalami kasus, Cikeusik, MUI akan membentuk tim pencari fakta (TPF).

"Anggota TPF ini dari kami (MUI) dan ormas Islam," kata Ketua MUI Amidhan saat dihubungi BukaBerita.com, Senin malam 7 Februari 2011. Amidhan mengatakan TPF ini tidak beranggotakan perwakilan dari Ahmadiyah. "Mereka pasti membentuk TPF sendiri."

Melalui jejaring di daerah, dia menjelaskan, MUI sudah mengumpulkan informasi awal terkait penyebab bentrokan Minggu, 6 Februari 2011. "Ini perlu diinvestigasi karena ada indikasi provokasi," ujar dia.

Berdasarkan informasi yang diperoleh MUI, 18 jemaah Ahmadiyah yang datang dengan dua mobil diduga melakukan tindakan yang kurang menyenangkan kepada warga sekitar. "Mereka mengatakan akan mempertahankan Ahmadiyah sampai titik darah penghabisan. Padahal, ada warga yang sudah mengontak mereka untuk mendinginkan situasi," jelas Amidhan.

Sejumlah warga dan polisi pun sudah meminta agar jemaah Ahmadiyah yang ada di rumah tersebut dievakuasi. "Tapi mereka menolak," tuturnya.

Warga pun datang dengan bergelombang dan akhirnya bentrokan tidak bisa dihindarkan. "Kami ikut menyesalkan terjadinya bentrokan ini dan jatuh korban. Kami harap semua bisa menahan diri agar kejadian serupa tidak terjadi lagi," kata dia.

TPF ini, menurut dia, diharapkan mampu menyelidiki lebih dalam mengenai insiden bentrokan berdarah tersebut.

Baca Juga:

• Ahmadiyah: Diserang di Indonesia, di Bom di Pakistan
• Polisi Bidik 3 Calon Tersangka

Ahmadiyah: Diserang di RI, Dibom di Pakistan

BukaBerita (Nasional) ~ Tiga bulan setelah kedatangan Presiden AS Barack Obama, yang memuji Indonesia sebagai 'contoh toleransi dunia', tiga orang tewas mengenaskan. Karena keyakinannya.

Tiga jemaah Ahmadiyah--Mulyadi, Roni, dan Tarno--tewas setelah diserang ratusan warga. Sebuah tindakan yang dikecam seluruh umat.

Ini bukan kali pertama kekerasan ditujukan kepada jemaah Ahmadiyah. Sabtu, 29 Januari 2011, sejumlah warga Ahmadiyah di Makassar juga terpaksa dievakuasi karena diserbu massa.

Di Lombok, mereka bahkan harus tinggal di Asrama Transito karena kampung mereka dirusak akhir Desember 2010. Di daerah itu juga, pada 2001, jemaah Ahmadiyah, Papuk Hasan (60) meregang nyawa dihakimi massa. "Pembunuhnya belum diadili," kata mubalig Ahmadiyah wilayah NTB dan NTT, Nasiruddin Ahmadi, Senin 7 Februari 2011.

Kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah tidak hanya terjadi di Indonesia. Juga di Pakistan, di mana aliran ini lahir.

Pada 28 Mei 2010, lebih dari 98 orang tewas saat sekelompok pria bersenjata  menyerang dua masjid Ahmadiyah di Kota Lahore. Pelaku menembakkan peluru ke atas dan melontarkan granat di tengah salat Jumat. The Associated Press melaporkan, serangan ini yang  terbesar dan paling terencana terhadap Ahmadiyah.

Ada sekitar empat juta pemeluk Ahmadiyah di negara itu. Pakistan adalah satu-satunya negara yang secara resmi menyatakan pemeluk Ahmadiyah adalah non muslim. Keputusan itu diambil parlemen Pakistan pada 1974. Sepuluh tahun kemudian, pada 1984, secara resmi pemerintah melarang pemeluk Ahmadiyah menyebut dirinya muslim.

Konstitusi pun diamendemen. Di situ jelas tertera, definisi muslim adalah: "Orang yang percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir".

Untuk diketahui, meski menyebut diri sebagai muslim, pengikut aliran ini menyatakan pendirinya, Ghulam Mirza Ahmad sebagai nabi terakhir --sesuatu yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam.

Sementara itu, di Bangladesh, kelompok fundamental menuntut pemeluk Ahmadiyah yang jumlahnya mencapai 100.000 orang dikategorikan sebagai 'kafir'. Ahmadiyah juga menjadi target kekerasan dan bahkan beberapa di antara pemeluknya tewas.

Seperti dimuat situs BBC, pada Januari 2004, Bangladesh melarang segala bentuk publikasi Ahmadiyah. Sebanyak 5.000 orang berbaris menuju masjid Ahmadiyah di hari pengumuman. Sempat ada isu masjid itu bakal diserbu, tapi aksi berjalan damai.

Dalam pernyataannya, Kementerian Dalam Negeri mengemukakan alasan pelarangan itu. "Ada beberapa materi yang mengundang keberatan, yang bisa menyakiti atau berpotensi menyakiti sentimen mayoritas umat Islam di Bangladesh," demikian seperti dimuat situs BBC, 9 Januari 2004.

Sementara itu, di negeri jiran, Malaysia, Ahmadiyah termasuk kelompok yang dilarang. Yang lain di antaranya adalah, Islamailiah, Shia, dan Baha'i.  Seperti dimuat situs UNHCR, pemerintah mengkategorikan kelompok-kelompok ini 'menyimpang' dan memerintahkan'rehabilitasi' ke ajaran Islam yang benar.

Pada November 2008, pemerintah memutuskan untuk memonitor sekte Qadiani--cabang gerakan Ahmadiyah. Hal yang sama juga diputuskan Brunei Darussalam.

Baca Juga:

• Rahasia Ayah Mendidik Mark Zuckerberg

2 Anggota DPRD Semarang Ditangkap Pesta Sabu

BukaBerita (Hukum) ~ Dua anggota DPRD Semarang ditangkap Polda Bali saat tengah berpesta sabu-sabu di sebuah kamar hotel di jalan Bakung Sari Kuta, Bali.

Keduanya ditangkap pada Selasa 1 Februari 2011 sekitar pukul 21.45 wita. Dari hasil penggeledahan polisi di kamar 266, telah ditemukan barang bukti satu paket sabu-sabu seberat 0,56 gram dan terbungkus dalam sebuah plastik klip dan diikat dengan isolasi hitam kemudian disimpan dalam bungkus rokok.

Dua oknum anggota DPRD Semarang tersebut adalah EP (37) asal Karangrejo Kecamatan Gajah Mungkur Semarang dan BS (45) asal Badarharjo Semarang.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Gede Sugianyar saat dikonfirmasi menuturkan, barang bukti juga para tersangka rencananya akan dibeber ke media besok, Jumat 4 Februari 2011.

"Besok saja barang bukti berikut tersangka akan dibuka ke media," kata dia saat ditemui, Kamis 3 Februari 2011.

Dari informasi yang didapat, diduga Edi Purnomo merupakan anggota DPRD Semarang yang duduk Komisi C dari partai Demokrat. Sementara itu, Bambang duduk di Komisi A dari partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Baca Juga:

• Walikota Surabaya Mundur
• Hak Angket Pajak Berlanjut
• Tanpa Demokrat, Angket Banyak Dukungan

Perkosa 4 Teman Facebook, Seorang Pemuda Ditangkap

BukaBeritaOnline ~ Facebook kembali disalahgunakan oleh seorang penjahat. Beraksi menggunakan situs jejaring terpopuler sejagat ini, dia melakukan aksi biadab dengan memperkosa 4 gadis di bawah umur.

David Bradt, tersangka yang bermukim di New York, Amerika Serikat, menghadapi ancaman hukuman 12 tahun penjara akibat perbuatannya. Dia mencoba menggoda ratusan gadis cilik di Facebook dan akhirnya memangsa 4 korban di dunia nyata.

"Dia sengaja memakai Facebook untuk menemui anak di bawah umur. Dia lalu mencekoki mereka dengan narkoba dan meminta hubungan seks," tukas Robert Winn, polisi setempat yang menangani kasus ini.

Modus operandinya, dia pertama kali coba berteman dengan seorang gadis cilik di Facebook. Nah kemudian, dia juga meng-add teman-teman gadis ini sehingga tidak mengherankan dia dapat menggaet banyak kawan online yang masih sangat belia.

Saat penangkapannya, seperti kutipan detikINET dari Reuters, Jumat (28/1/2010), Bradt yang masih berusia 24 tahun ini diketahui memiliki sekitar 700 teman Facebook. Kebanyakan di antaranya adalah gadis di bawah umur.

Perbuatannya terungkap setelah orang tua seorang anak yang jadi teman Facebook Bradt curiga dan melapor ke polisi. Dia pun tertangkap dan terbukti memperkosa 4 gadis berumur antara 15 sampai 16 tahun. Untung saja Bradt berhasil dibekuk sebelum jatuh lebih banyak korban tak berdosa.

Baca juga:

• Tujuh Siswi SMP Dilacurkan di Facebook
• Dewi Persik: Saya Merasa Dimanfaatkan
• Video Mirip Manohara Beredar

Waspada Serangan Balik Politisi ke KPK

BukaBeritaOnline ~ 19 Politisi ditahan KPK. Mereka diduga menerima suap terkait kasus dugaan suap pemilihan DGS BI Miranda S Goeltom pada 2004 lalu. Dinilai penahanan politisi ini akan memberikan efek. Akan ada gelombang serangan balik ke KPK.

"Waspadai aksi serangan balik politisi busuk ke KPK," kata Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho di Jakarta, Minggu (31/1/2011).

Emerson sudah mempetakan strategi yang akan dilakukan sejumlah politisi. Tujuan akhirnya yakni mencoreng kredibilitas KPK.

"Mereka akan mengutak-atik deponeering Bibit-Chandra, sehingga akan lemahkan legitimasi KPK," terangnya.

Lebih lanjut, Emerson menjelaskan, para politisi Senayan juga akan melakukan langkah memangkas anggaran KPK, hingga lembaga itu memiliki sumber dana yang terbatas.

"Juga dalam kewenangan regulasi, KPK nanti hanya akan memiliki kewenangan pencegahan dan penyelidikan saja. Pada 2011 ini RUU Tipikor masuk dalam prolegnas," jelasnya.

Dia juga mewanti-wanti, akan dimunculkan wacana kalau KPK melakukan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. "Wacana itu akan dibangun ke publik, dan KPK dicap sebagai lembaga yang tebang pilih, dan tidak independen," tutupnya.

Baca Juga:

• Tanpa Demokrat, Angket Pajak Banyak Dukungan?
• SBY: Gaji Direksi BUMN Melebihi Presiden
• Dirut Bank Mandiri: SIlahkan Cek Gaji Saya

Susno Beberkan Informasi Penting !

  

BukaBeritaOnline ~ Mantan Kabareskrim, Komjen Susno Duadji membeberkan sejumlah informasi penting terkait kasus Gayus Tambunan. Hal itu disampaikan oleh penasihat Indonesian Police Watch (IPW), Johnson Panjaitan, kepada wartawan setelah bertemu Susno di Rutan Brimob, Kelapa Dua Depok, Sabtu 22 Januari 2011.

Salah satu informasi yang disampaikan Susno itu, kata Johnson,adalah  soal harta Rp74 miliar yang disita polisi dari safe deposit box milik Gayus Tambunan di sebuah bank di kawasan Kelapa Gading. Harta senilai Rp74 miliar itu terdiri dari uang tunai berupa mata uang rupiah dan dolar,  serta sejumlah logam mulia. 

Semua harta itu, kata Johnson mengutip Susno, bukan milik Gayus, tapi untuk dibagi-bagi. "Pak Susno juga bilang, Gayus itu hanya pelaksana, dan penyalur bagi-bagi uang. Makanya dia bilang yang Rp74 miliar itu bukan uang Gayus. Itu uang yang harus dibagi-bagi," kata Johnson. 2011. 

Namu, tambah dia, Susno tak melanjutkan perkataannya dan tidak juga menyebut siapa saja yang akan dibagi. Susno hanya menyatakan, ia siap memberikan keterangan jika diperiksa. 

Susno juga sempat menyinggung soal vonis tujuh tahun yang dijatuhkan pada Gayus. "Menurut Pak Susno, vonis itu membuktikan, hanya Gayus yang dikorbankan. Gayus itu orang yang paling bawah," kata  Johnson.

Ditambahkan dia, Susno mengetahui hal itu karena dia pernah menjadi penyidik dan orang yang berpengalaman bekerja di PPATK. Menurut Johnson, Susno juga menyorot peran Cirus Sinaga dalam kasus besar ini.

"Cirus berperan dalam perubahan pasal. Yang tadinya 3 pasal  yakni pasal penggelapan, korupsi, dan money laundring, tahu-tahu tinggal penggelapan. Implikasinya adalah soal uang. Jadi yang dipersoalkan tidak lagi yang puluhan miliar, tapi yang Rp378 juta," tuturnya. 

Jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan dalam penyelesaian kasus Gayus, Susno berpendapat ada tiga hal yang perlu dicermati lembaga antikorupsi itu. 

"KPK diminta konsen ke 149 perusahaan, uang Rp28 miliar, dan uang Rp74 miliar itu."

Menurut Mabes Polri, temuan uang Rp74 miliar milik Gayus itu akan dijadikan perkara tersendiri, lepas dari kasus uang Rp28 miliar. 

"Jadi ini perkembangan terakhir. (Yang) Rp74 miliar jadi berkas sendiri, sebenarnya tadinya kan satu paket," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Boy Rafli Amar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Kamis 20 Januari 2011.

Perkara ini juga akan diberkas terpisah dengan pengusutan daftar 151 perusahaan yang ditangani Gayus.

Baca Juga:

• Transkrip Percakapan Denny Satgas dan Gayus
• Pernyataan Lengkap Gayus Soal Denny Satgas
• Gayus Mau Kabur?
  

SBY Bentuk Tim Rahasia Usut Gayus?

BukaBeritaOnline ~ Saling tuding antara Gayus Tambunan dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dinilai bisa menjatuhkan kredibilitas Presiden. Karenanya, Presiden Yudhoyono diimbau membentuk tim rahasia (silence team) yang melibatkan pihak intelijen untuk menguak kebenaran di balik perang kata-kata antara Gayus dan Satgas.

"Saya usulkan agar Presiden membentuk silence team untuk mengklarifikasi pengakuan Gayus dan Satgas. Gunakan intelijen untuk mendalami apa yang dilakukan Gayus dan Satgas," kata anggota Komisi Hukum DPR Nasir Jamil usai rapat internal Komisi III di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Politisi PKS itu menyarankan jumlah anggota tim rahasia tidak perlu banyak, cukup dua sampai tiga orang saja. Bahkan menurutnya, pembentukan tim tersebut tidak perlu diketahui oleh publik. "Itulah yang harus dilakukan Presiden. Tidak hanya menunggu laporan tertulis Satgas," ujar Nasir.

Ia menilai, tidak akan efektif bila Presiden sekadar pasif menunggu laporan tertulis dari Satgas. Padahal, kata Nasir, pengakuan Gayus yang menggegerkan publik kemarin berpotensi menjatuhkan kredibilitas Presiden. Pasalnya, Satgas adalah bentukan Presiden.

"Apalagi arah Satgas sejak awal memang tidak jelas. Terlepas dari benar atau tidaknya pernyataan Gayus, Satgas memang berada di luar struktur sehingga potensi penyimpangannya cukup besar," tutur putra asal Aceh itu.

Nasir bahkan mengusulkan agar Satgas dibubarkan apabila ternyata lebih banyak membawa keburukan daripada manfaat. Hal ini senada dengan saran anggota Komisi III asal PDIP, Eva Kusuma Sundari, yang melihat kinerja Satgas tidak substantif seperti harapan publik.

"Saya tidak pernah melihat Satgas bekerja substansial untuk memberantas mafia hukum. Mereka malah lari ke isu-isu yang tidak penting seperti wig Gayus, paspor Gayus, Milana (istri Gayus)," keluh Eva. Semua itu menurutnya justru kontraproduktif terhadap upaya penegakan hukum yang sedang digalang Presiden.

"Kuncinya ada di Presiden, karena Satgas kan bentukan Presiden. Terserah Presiden, apakah Satgas akan dipertahankan atau dibubarkan," tutup Eva.

Baca Juga:

•  Gayus Mau Kabur? 
• Transkrip Percakapan Denny (Satgas) dan Gayus
• Pernyataan Lengkap Gayus Soal Denny Satgas
  

 

TNI Penganiaya Wartawan Dihukum 10 Bulan

BukaBeritaOnline ~ Pengadilan Militer Banda Aceh memvonis Lettu Faisal Amin, terdakwa kasus penganiayaan Ahmadi, wartawan Harian Aceh, dengan hukuman penjara 10 bulan. Kepala Seksi Intel  Kodim 01-015 Simeulue itu dinyatakan bersalah menganiaya dan merusak alat kerja korban.

"Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana penjara selama 10 bulan dipotong masa tahanan yang telah dijalaninya," kata Hakim Ketua Mayor CHK Waluyo, Kamis, 20 Januari 2011.

Faisal hanya tinggal menjalani masa kurungan selama lima bulan 10 hari, karena dirinya telah ditahan selama empat bulan 20 hari.

Menurut pertimbangan majelis hakim, yang meringankan antara lain terdakwa terus terang mengakui perbuatannya sehingga proses persidangan bisa berjalan lancar.

Faizal juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Sedangkan hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya bertentangan dengan peraturan TNI, merusak citra TNI di mata masyarakat dan mengganggu tugas teritorial TNI.

“Terdakwa juga terbukti menakut-nakuti Ahmadi dengan melepaskan tiga kali tembakan sehingga membuat korban trauma berat,” katanya.

Sementara itu, Ahmadi wartawan yang menjadi korban tersebut menyatakan menerima keputusan hakim. Dia berharap ini menjadi pelajaran bagi semua pihak.

"Semoga kasus saya ini menjadi kasus kekerasan terakhir terhadap jurnalis di Aceh maupun di Indonesia," katanya.

Kasus penganiayaan yang menimpa Ahmadi bermula dari pemberitaan soal kasus illegal logging di Simeulue, yang diduga melibatkan oknum TNI. Sebelum berita itu dimuat, Ahmadi telah berkoordinasi dengan Faisal Amin, selaku Pasi Intel Kodim Simeulue.

Faisalmeminta Ahmadi untuk tidak memuat berita tersebut sebelum pihaknya  menyelesaikan penyelidikan. Ahmadi tidak mengindahkan permintaan tersebut dan tetap mengirim laporan itu ke redaksi dan dimuat pada tanggal 21 Mei 2010.

Namun, karena dianggap telah melanggar janji, akhirnya Faizal menganiaya dan mengancam bunuh Ahmadi serta merusak alat kerjanya.

sumber: vivanews 

Transkrip Percakapan Denny (Satgas) dan Gayus

BukaBeritaOnline ~ Terpidana kasus mafia hukum Gayus Halomoan Tambunan memenuhi janjinya untuk 'buka-bukaan'. Usai divonis tujuh tahun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu sore tadi, 19 Januari 2011, dia secara terbuka menuduh Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum dan Staf Khusus Presiden SBY, Denny Indrayana, telah merekayasa kasus menggemparkan ini. Pernyataan lengkap Gayus bisa dibaca di sini.

Beberapa jam kemudian, menanggapi 'serangan' Gayus, Satgas menggelar konperensi pers di kantor Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Denny membeberkan transkrip versi dia, berisi percakapan dia dengan Gayus melalui BlackBerry Messenger. Berikut petikannya:

24 Maret 2010 Denny I. : Test
24 Maret 2010 Gayus : Sip
24 Maret 2010 Denny I. : Aman!
24 Maret 2010 Gayus : Ok
25 Maret 2010 Denny I. : Saya sedang dengan kapolri
25 Maret 2010 Denny I. : Bisa saya telp bicara dengan beliau?
25 Maret 2010 Denny I. : Menjelaskan posisinya...
25 Maret 2010 Denny I. : PING!!!
25 Maret 2010 Denny I. : Gayus perlu segera ketemu. Please dijawab
25 Maret 2010 Denny I. : Proteksi ada
25 Maret 2010 Denny I. : Gayus kau dimana?
25 Maret 2010 Denny I. : Jangan libatkan temanmu. Kasihan. Dia bisa dianggap menyembunyikan
29 Maret 2010 Gayus : Mas.. saya minta maaf sebelumnya... Saya benar2 kaget waktu tanggal 24 saya baca... AK sdh di tetapkan tersangka pemberian keterangan palsu.. Pasti saya juga sama.. Jd daripada saya di amankan polri makanya saya pergi.. Sdh itu ditjen pajak juga sewenang wewnang sama saya.. Saya makin ga ada pegangan.. Jaringan saya di DJP : maruli manurung, bambang heru ismiarso
29 Maret 2010 Denny I. : Anda dimana. Kalau anda kooperatif, tentunya lebih baik.
29 Maret 2010 Denny I. : Sebaiknya anda datang dan menyerahkan diri. Tidak akan pernah selesai dan tenang kalau lari. Justru lebih sulit.
29 Maret 2010 Denny I. : Saya jemput anda dimanapun. Kita selesaikan dengan baik.
29 Maret 2010 Denny I. : Kalau anda kooperatif, bisa ada keringanan.
29 Maret 2010 Denny I. : Kita ketemu dimana?
29 Maret 2010 Gayus : Saya blum siapp mas
29 Maret 2010 Denny I. : Lebih baik sekarang mas. Daripada ditangkap, justru tidak ada keringanan. Saya saran kerjasama saja, insyaallah ada keringanan. Berbuat baik pasti ada manfaatnya.
29 Maret 2010  Denny I. : Kami, insyaallah akan bantu kawal terus, kika anda kooperatif.
29 Maret 2010 Gayus : Saya juga sedang timbang2 itu mas.. Apakah memungkinkan saya bantu dari jarak jauh mas...?
29 Maret 2010 Denny I : Akan lebih baik, jika kita bisa komunikasi scr langsung.. saya kuatir, tidak akan efektif kalo komunikasi dari jarak jauh..informasi langsung dr mas, akan sangat membantu pengungkapan kasus ini.. jika setuju, kita akan jemput
29 Maret 2010 Denny I. : Mas, bagaimana?
29 Maret 2010 Gayus : Saya pikir2 betul2 mas.. Saya langsung ditahan yah mas?
29 Maret 2010 Denny I. : Itu kita lihat, mas, intinya makin kerjasama, makin mudah dan ringan buat anda
29 Maret 2010 Gayus : Iya nanti klo udah ada keputusan saya kabari mas
29 Maret 2010 Denny I. : Mas, untuk info saja. Saya khawatir waktu pikir anda agak sempit. Semua sedang bergerak. Saya saran segera kerjasama. Maaf, saya siap jemput.
29 Maret 2010 Denny I. : Pergerakan penyidik sangat cepat mas. Kalau tertangkap, maka ruang keringanan akan tertutup. Sedangkan kalau menyerahkan diri, karena kooperatif, ruang mendapat keringanan akan jauh lebih besar pak.
29 Maret 2010 Denny I. : Bagaimana mas?
29 Maret 2010 Denny I. : Anda di singapurkah? Atau dimana? Kita ketemu. Akan saya jelaskan kondisi dan opsinya.
29 Maret 2010 Denny I. : Mas, bagaimana? Waktu sampeyan untuk kooperatif untuk kooperatif benar2 sempit. Keputusan mesti segera diambil.
29 Maret 2010 Denny I. : Mas, bagaumana? Kok malah diam aja? :-d
29 Maret 2010 Denny I. : Mas, baik. Untuk sementara. Coba ungkap dari jauh. Bagaimana yg di pajak. Dua nama tadi bagaimana perannya?
29 Maret 2010 Denny I. : Mas, bagaimana perkembangannya
Selain itu, Denny juga membagikan transkrip pembicaraan pada pertemuan ketiga anggota Satgas dengan Gayus sebelum Gayus ke Singapura. Petikannya:

Tempat: Kantor Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN (Bina Graha)
Waktu: Rabu, 24 Maret 2010
Peserta: Gayus Tambunan, Denny Indrayana, Sigit, Rony

Denny: Kalau aku pikir ente jangan ke media dulu. Tadi mikirnya apa, kalau ke media bareng kita. Tapi perlu dipikir lagi biar matang dulu. Arahnya kan minta perlindungan. Mungkin Satgas, KPK, LPSK itu bareng. Nah, sementara itu aku usul advokatnya jangan yang main2, advokatnya Alex, Taufik Basari

Rony: Kalau mereka Mas Denny yang minta mau. Kalau bisa secepatnya. Ke medianya nanti, tapi sekarang dah mulai underground gitu. Mas Gayus sering merasa dibuntutin

Gayus: Nggak. Baru kali ini aja wartawan banyak banget

Rony: Nggak merasa karena gak tahu atau?

Gayus: Gak merasa dibuntutin

Denny: Bayanganku sih Satgas, KPK, LPSK duduk. Kita rumuskan langkah-langkahnya apa. Tapi sementara dia, kalau dia udah diambil polisi saya kira, Begitu tahu ada panggilan, itu untuk yang pertama kedua kita masih bisa ngeles, kita ketemu dulu. Maksudku ngatur ini langkah-langkahnya.

Gayus: Ada kemungkinan polisi ngambil saya? Gak takut saya saling buka-bukaan.

Denny: Yah kau kan diajak koordinasi. Sama intel, kau akan dibilangi hei pura-pura yah cerita ini, jangan ungkit-ungkit lah. Pasti itu dong. Kalau kau jawab ini, nanti kita atur supaya kau gak terlalu tersiksa. Pura-pura konsepnya. Tapi lu di luar dihajarin pasti, media, masyarakat. Mah kalau Yus, dengan segala hormat yah, kalau posisimu, aku bukan dalam posisi sama dengan polisi. Kalau kamu ngambil posisi demi keamananmu terus kamu ngambil posisi kerjasamanya dengan kepolisian. Nah gue ngancemnya agak kenceng tuh bakalan

Gayus: Saya kan minta waktu untuk berpikir kan. Kalau saya ambil posisi itu kan saya gak bisa lagi anuin Mas Denny tapi yah udah lah menurut peran masing-masing.

Denny: Iya, tapi akhirnya gak mungkin, gak mungkin gue kendor kan. Yah gue paham posisimu jadi dilematis

Gayus: Tapi jangan blow up, saya yang bongkar itu.

Sigit: Takutnya kalau beberapa waktu ini media terus menyebut Gayus, nanti kan ada tindakan kan.

Denny: Tadi sudah disampaikan akan ada upaya untuk diperiksa ulang
Perlu bilang ke Bibit-Chandra ini Gayus mau bilang (mau buka) dan kita tidak bisa biarkan bertarung sendirian. Harus di-back up, kalau kita tidak bisa back up dia yah...

Rony: Makanya mas Gayus harus cepat memutuskan saya pikir. Begitu iya, langkah lanjutan harus. Setelah ada itu kalau emang oke, siapkan perangkat pendukungnya, dukungan public, hire pengacara Alex, Tobas (Taufik Basari) atau Bambang Widjojanto.

Gayus: Apa mereka tuh pasti mau?

Denny: Ya, insya Allah mau, kalau formatnya melawan mafia hukum, strategi juangnya harus itu.

Gayus: Lha kalau nanti mereka lihat background saya lagi kan males juga

Denny: O iya, makanya jangan belok. Kalau belok ya akan ditinggal. Kalau strategi juangnya adalah oke melawan mafia hukum. Kemudian Satgas masuk, KPK, LPSK masuk, teman-teman LSM support. Tapi orang kan akan bilang kenapa belain orang pajak yang, ini kan whistle blower. Dan di media kan posisi kita akan jadi whistle blower.