BukaBerita (Nasional) ~ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pedas mengritik pembangunan di DKI Jakarta yang disebutnya "bak pepesan kosong." Ia melihat pembangunan infrastruktur mampet di sejumlah titik di Ibukota--yang kini yang kini dipimpin Fauzi Bowo, gubernur yang di masa kampanye mengklaim merupakan "ahlinya Jakarta".
Pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna, mengatakan bahwa carut-marut itu terjadi lantaran pemerintah daerah lebih banyak membuat wacana publik tanpa diimbangi implementasi yang baik.
"Rencana sudah terlalu banyak dibuat, terlalu banyak program, tapi yang terealisasikan hanya sedikit, infrastrukturnya justru terlambat," katanya saat berbincang dengan VIVAnews.
Ia mencontohkan pembangunan jalan tol yang terhambat. Semua itu disebabkan oleh tidak adanya keberanian untuk mengambil keputusan dan berbagai kepentingan yang ada di belakangnya. "Pemerintah nggak mau bergerak karena persoalan pembebasan tanah, semua saling tunggu menunggu. Tidak ada yang berani bertindak," ujarnya.
Persoalan infrastruktur itu tak lepas dari otoritas pemerintah pusat dan daerah yang seolah tak ada titik temunya. Pesan otoritas pusat, menurutnya, tidak sampai pada pemerintah daerah.
"Kalau mandek, seakan-akan perintah Presiden sudah tidak didengarkan lagi. Berarti ada yang tidak berjalan sistemnya, seharusnya Presiden menunjuk siapa yang bertanggung jawab di tiap bidangnya, cek departemen yang bersangkutan. Tunjuk juga yang kerjanya tidak optimal dan segera ganti," kata dia.
Di Jakarta contohnya, kemacetan, banjir, dan pemenuhan kebutuhan perumahan menjadi permasalahan utama yang harus diperhatikan agar infrastruktur bisa berjalan cepat dan tepat.
"Seperti proyek jalan layang Casablanca yang baru sekarang terealisasikan, ini sudah terlambat sekali. Kalau untuk kepentingan masyarakat seharusnya Presiden jangan ragu-ragu. Bukan Presiden saja yang bosan, rakyat juga bosan kalau semuanya tidak jelas," ujar Yayat.
Dalam rapat kerja bersama sejumlah menteri, gubernur, dan pejabat daerah lainnya, Presiden mengatakan, "Saya kenyang dengan banyak sekali komitmen, seperti membangun infrastruktur di DKI. Semuanya pepesan kosong. Transportasi tidak jalan," kata Presiden dengan nada kesal.
Presiden khawatir kekacauan di DKI Jakarta juga terjadi di daerah lain. Karenanya, SBY minta supaya dibuat masterplan yang detail. "Di atas kertas sesuai dengan jumlah yang pasti. Baik isi, siapa yang akan melakukan apa, dengan sasaran seperti apa," katanya.
Pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna, mengatakan bahwa carut-marut itu terjadi lantaran pemerintah daerah lebih banyak membuat wacana publik tanpa diimbangi implementasi yang baik.
"Rencana sudah terlalu banyak dibuat, terlalu banyak program, tapi yang terealisasikan hanya sedikit, infrastrukturnya justru terlambat," katanya saat berbincang dengan VIVAnews.
Ia mencontohkan pembangunan jalan tol yang terhambat. Semua itu disebabkan oleh tidak adanya keberanian untuk mengambil keputusan dan berbagai kepentingan yang ada di belakangnya. "Pemerintah nggak mau bergerak karena persoalan pembebasan tanah, semua saling tunggu menunggu. Tidak ada yang berani bertindak," ujarnya.
Persoalan infrastruktur itu tak lepas dari otoritas pemerintah pusat dan daerah yang seolah tak ada titik temunya. Pesan otoritas pusat, menurutnya, tidak sampai pada pemerintah daerah.
"Kalau mandek, seakan-akan perintah Presiden sudah tidak didengarkan lagi. Berarti ada yang tidak berjalan sistemnya, seharusnya Presiden menunjuk siapa yang bertanggung jawab di tiap bidangnya, cek departemen yang bersangkutan. Tunjuk juga yang kerjanya tidak optimal dan segera ganti," kata dia.
Di Jakarta contohnya, kemacetan, banjir, dan pemenuhan kebutuhan perumahan menjadi permasalahan utama yang harus diperhatikan agar infrastruktur bisa berjalan cepat dan tepat.
"Seperti proyek jalan layang Casablanca yang baru sekarang terealisasikan, ini sudah terlambat sekali. Kalau untuk kepentingan masyarakat seharusnya Presiden jangan ragu-ragu. Bukan Presiden saja yang bosan, rakyat juga bosan kalau semuanya tidak jelas," ujar Yayat.
Dalam rapat kerja bersama sejumlah menteri, gubernur, dan pejabat daerah lainnya, Presiden mengatakan, "Saya kenyang dengan banyak sekali komitmen, seperti membangun infrastruktur di DKI. Semuanya pepesan kosong. Transportasi tidak jalan," kata Presiden dengan nada kesal.
Presiden khawatir kekacauan di DKI Jakarta juga terjadi di daerah lain. Karenanya, SBY minta supaya dibuat masterplan yang detail. "Di atas kertas sesuai dengan jumlah yang pasti. Baik isi, siapa yang akan melakukan apa, dengan sasaran seperti apa," katanya.
Baca Juga:
0 komentar:
Posting Komentar