BukaBerita (Nasional) ~ Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai untuk menangani kasus kekerasan yang berlatar belakang perbedaan keyakinan, mesti segera ditangani secara tegas berdasarkan aturan yang ada.
Jangan sampai ada pembiaran karena itu membahayakan. "Harus cepat, siapa yang bersalah diadili. Tegaskan, jangan terjadi pembiaran," kata Kalla dalam rapat dengar pendapat di Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Kamis, 17 Februari 2011. Menurut Kalla, jika pembiaran terjadi, akan timbul perasaan orang bahwa segala tindak kekerasan seperti membakar dan membunuh beramai-ramai akan bebas dari jeratan hukum. "Itu yang bahaya," ujar dia.
Kalla menjelaskan, jika berdebat soal keyakinan, akan membutuhkan waktu berhari-hari. "Biarlah kita hormati kebhinekaan, selama itu tidak ada pelanggaran hukum," ujar dia.
Dia mengatakan, terkait kasus bentrok masyarakat yang terjadi di Pandeglang, siapa pun pelakunya harus dihukum. "Hukum lah orang berdasar tindakannya, jangan pikirannya," kata JK, sapaan Jusuf Kalla.
"Menurut saya apapun pembicaraan kita sekarang ini, kembalikan saja ke masalah hukumnya. Pasti ada yang salah. Hukum pelaku tindakannya tanpa harus kita hukum pikiran orang," tambah Kalla.
Untuk solusinya, Jusuf Kalla menyarankan semua pihak mendalami isi Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. "Karena SKB itu sudah cukup serta relevan," ujarnya.
"Solusinya, taat pada azas kebhinekaan dan laksanakan hukum dengan tegas. Itu saja. Memang tidak mudah, tapi kita tegas saja. Itu tugas pemerintah, tugas semua," kata JK.
Jangan sampai ada pembiaran karena itu membahayakan. "Harus cepat, siapa yang bersalah diadili. Tegaskan, jangan terjadi pembiaran," kata Kalla dalam rapat dengar pendapat di Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Kamis, 17 Februari 2011. Menurut Kalla, jika pembiaran terjadi, akan timbul perasaan orang bahwa segala tindak kekerasan seperti membakar dan membunuh beramai-ramai akan bebas dari jeratan hukum. "Itu yang bahaya," ujar dia.
Kalla menjelaskan, jika berdebat soal keyakinan, akan membutuhkan waktu berhari-hari. "Biarlah kita hormati kebhinekaan, selama itu tidak ada pelanggaran hukum," ujar dia.
Dia mengatakan, terkait kasus bentrok masyarakat yang terjadi di Pandeglang, siapa pun pelakunya harus dihukum. "Hukum lah orang berdasar tindakannya, jangan pikirannya," kata JK, sapaan Jusuf Kalla.
"Menurut saya apapun pembicaraan kita sekarang ini, kembalikan saja ke masalah hukumnya. Pasti ada yang salah. Hukum pelaku tindakannya tanpa harus kita hukum pikiran orang," tambah Kalla.
Untuk solusinya, Jusuf Kalla menyarankan semua pihak mendalami isi Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. "Karena SKB itu sudah cukup serta relevan," ujarnya.
"Solusinya, taat pada azas kebhinekaan dan laksanakan hukum dengan tegas. Itu saja. Memang tidak mudah, tapi kita tegas saja. Itu tugas pemerintah, tugas semua," kata JK.
Baca Juga:
0 komentar:
Posting Komentar