BukaBerita (nasional) ~ Setelah usul Pansus Hak Angket Mafia Pajak kandas di paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok memuji sikap Fraksi Gerindra. Fraksi partai yang didirikan Prabowo Subianto itu dinilai berperan besar dalam menggagalkan usulan ini.
Sikap itu dipuji kalangan petinggi Partai Demokrat. “Gerindra itu obyektif, cerdas, dan tidak terbawa arus. Tapi, bukan berarti mereka menjilat. Itu mereka lakukan karena punya pandangan yang baik dan tidak retoris,” kata Mubarok, Rabu, 23 Februari 2011.
Fraksi Gerindra, Mubarok melanjutkan, mampu menganalasis dengan baik bahwa masalah perpajakan di Tanah Air ini tidak tepat bila diselesaikan melalui jalur politis atau angket, melainkan harus secara hukum. Dalam hal ini, Mubarok menekankan, Demokrat bukan berarti tidak setuju untuk menuntaskan masalah-masalah pajak di Indonesia.
“Gerindra itu bisa mikir. Bahwa hak angket itu, sesuai pengalaman sebelumnya (kasus Bank Century) tidak ada hasilnya. Padahal, angket Century begitu mahal ongkosnya,” kata Mubarok.
Lantas, Mubarok membandingkan Fraksi Gerindra dengan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kata Mubarok, kedua fraksi tidak mau kompak, padahal mereka anggota koalisi pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. “PKS ini kelewatan, partai pemerintah kok seperti itu,” kata Mubarok. “Kalau Golkar, ini memang sudah punya kepentingan tertentu.”
Seperti diberitakan sebelumnya, dari semua anggota partai koalisi, yang sejalan dengan Demokrat yakni, PPP, PAN, dan PKB minus Lily Wahid dan Effendy Choirie.
Sikap itu dipuji kalangan petinggi Partai Demokrat. “Gerindra itu obyektif, cerdas, dan tidak terbawa arus. Tapi, bukan berarti mereka menjilat. Itu mereka lakukan karena punya pandangan yang baik dan tidak retoris,” kata Mubarok, Rabu, 23 Februari 2011.
Fraksi Gerindra, Mubarok melanjutkan, mampu menganalasis dengan baik bahwa masalah perpajakan di Tanah Air ini tidak tepat bila diselesaikan melalui jalur politis atau angket, melainkan harus secara hukum. Dalam hal ini, Mubarok menekankan, Demokrat bukan berarti tidak setuju untuk menuntaskan masalah-masalah pajak di Indonesia.
“Gerindra itu bisa mikir. Bahwa hak angket itu, sesuai pengalaman sebelumnya (kasus Bank Century) tidak ada hasilnya. Padahal, angket Century begitu mahal ongkosnya,” kata Mubarok.
Lantas, Mubarok membandingkan Fraksi Gerindra dengan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kata Mubarok, kedua fraksi tidak mau kompak, padahal mereka anggota koalisi pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. “PKS ini kelewatan, partai pemerintah kok seperti itu,” kata Mubarok. “Kalau Golkar, ini memang sudah punya kepentingan tertentu.”
Seperti diberitakan sebelumnya, dari semua anggota partai koalisi, yang sejalan dengan Demokrat yakni, PPP, PAN, dan PKB minus Lily Wahid dan Effendy Choirie.
Sebelumnya petinggi Golkar menegaskan bahwa dukungan terhadap usulan Pansus Mafia Pajak itu diberikan semata-mata agar kasus mafia pajak ini lebih terbuka. Terutama membuka para mafia dibalik 151 perusahaan yang masuk dalam daftar klien Gayus Tambunan.
Baca Juga:
0 komentar:
Posting Komentar