BukaBeritaOnline ~ 19 Politisi ditahan KPK. Mereka diduga menerima suap terkait kasus dugaan suap pemilihan DGS BI Miranda S Goeltom pada 2004 lalu. Dinilai penahanan politisi ini akan memberikan efek. Akan ada gelombang serangan balik ke KPK.
"Waspadai aksi serangan balik politisi busuk ke KPK," kata Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho di Jakarta, Minggu (31/1/2011).
Emerson sudah mempetakan strategi yang akan dilakukan sejumlah politisi. Tujuan akhirnya yakni mencoreng kredibilitas KPK.
"Mereka akan mengutak-atik deponeering Bibit-Chandra, sehingga akan lemahkan legitimasi KPK," terangnya.
Lebih lanjut, Emerson menjelaskan, para politisi Senayan juga akan melakukan langkah memangkas anggaran KPK, hingga lembaga itu memiliki sumber dana yang terbatas.
"Juga dalam kewenangan regulasi, KPK nanti hanya akan memiliki kewenangan pencegahan dan penyelidikan saja. Pada 2011 ini RUU Tipikor masuk dalam prolegnas," jelasnya.
Dia juga mewanti-wanti, akan dimunculkan wacana kalau KPK melakukan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. "Wacana itu akan dibangun ke publik, dan KPK dicap sebagai lembaga yang tebang pilih, dan tidak independen," tutupnya.
"Waspadai aksi serangan balik politisi busuk ke KPK," kata Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho di Jakarta, Minggu (31/1/2011).
Emerson sudah mempetakan strategi yang akan dilakukan sejumlah politisi. Tujuan akhirnya yakni mencoreng kredibilitas KPK.
"Mereka akan mengutak-atik deponeering Bibit-Chandra, sehingga akan lemahkan legitimasi KPK," terangnya.
Lebih lanjut, Emerson menjelaskan, para politisi Senayan juga akan melakukan langkah memangkas anggaran KPK, hingga lembaga itu memiliki sumber dana yang terbatas.
"Juga dalam kewenangan regulasi, KPK nanti hanya akan memiliki kewenangan pencegahan dan penyelidikan saja. Pada 2011 ini RUU Tipikor masuk dalam prolegnas," jelasnya.
Dia juga mewanti-wanti, akan dimunculkan wacana kalau KPK melakukan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. "Wacana itu akan dibangun ke publik, dan KPK dicap sebagai lembaga yang tebang pilih, dan tidak independen," tutupnya.
Baca Juga:
- Tanpa Demokrat, Angket Pajak Banyak Dukungan?
- SBY: Gaji Direksi BUMN Melebihi Presiden
- Dirut Bank Mandiri: SIlahkan Cek Gaji Saya
0 komentar:
Posting Komentar