BukaBerita ~ Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan Pemerintah risau dengan editorial di salah satu media tentang kebohongan Pemerintah. Tudingan bohong itu dinilai terlalu jauh.
"Kita juga bicarakan kerisauan pemerintah, terkait editorial di salah satu media. Disebutkan bahwa sudah terlalu banyak kebohongan yang dilakukan Pemerintah kepada rakyat," kata Djoko Suyanto dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Rabu 12 Januari 2011.
Pemerintah merasa perlu melakukan konferensi pers terkait wacana ini karena menyangkut wibawanya. "Bohong itu adalah menyangkut integritas seseorang, kredibilitas seseorang, kehormatan seseorang," ujar Djoko.
Apalagi, Djoko menambahkan, editorial dalam media tersebut juga mengajak pembaca untuk melawan kebohongan yang dilakukan Pemerintah. "Diajak umat untuk memerangi kebohongan yang dilakukan SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono)," tutur Djoko.
Menurut Djoko, apa yang disampaikan Presiden SBY dalam Rapat Kerja Awal Tahun kemarin memaparkan tentang pencapaian Pemerintah. Pemerintah juga mengakui masih ada yang belum berhasil. "Tapi kalau Pemerintah berbohong saya kira terlalu jauh," jawab Djoko.
Djoko Suyanto tidak berkenan menyebutkan media yang dimaksud. Namun, menurut Djoko, Pemerintah tidak akan melakukan upaya hukum terhadap editorial itu. Upaya hukum yang dimaksud antara lain hak jawab dan melaporkan ke Dewan Pers.
"Tidak (memproses hukum). Masa sampai begitu," ucap Djoko sambil tertawa ringan.
Sebelumnya, sejumlah tokoh agama dan aktivis politik membuat pernyataan sikap mengenai 18 kebohongan yang dilakukan Pemerintahan SBY. Sembilan merupakan kebohongan lama dan sembilan lagi sebagai kebohongan baru.
Kebohongan yang disebutkan antara lain mengenai pernyataan Pemerintah tentang angka kemiskinan, penegakan HAM, kasus terorisme, pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional, kasus Lapindo. Sejumlah tokoh agama yang memberikan pernyataan sikap antara lain Syafii Maarif, Din Syamsuddin, Andreas Yewangoe, dan Franz Magnis Suseno.
Namun Djoko Suyanto membantah kerisauan Pemerintah hingga harus menanggapi ini disebabkan pernyataan tokoh agama tersebut. "Saya sampaikan itu kepada media yang editorialnya 'Saat ini Pemerintahan SBY bohong'. Saya tidak mengutip mana-mana lagi," kata Djoko.
"Kita juga bicarakan kerisauan pemerintah, terkait editorial di salah satu media. Disebutkan bahwa sudah terlalu banyak kebohongan yang dilakukan Pemerintah kepada rakyat," kata Djoko Suyanto dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Rabu 12 Januari 2011.
Pemerintah merasa perlu melakukan konferensi pers terkait wacana ini karena menyangkut wibawanya. "Bohong itu adalah menyangkut integritas seseorang, kredibilitas seseorang, kehormatan seseorang," ujar Djoko.
Apalagi, Djoko menambahkan, editorial dalam media tersebut juga mengajak pembaca untuk melawan kebohongan yang dilakukan Pemerintah. "Diajak umat untuk memerangi kebohongan yang dilakukan SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono)," tutur Djoko.
Menurut Djoko, apa yang disampaikan Presiden SBY dalam Rapat Kerja Awal Tahun kemarin memaparkan tentang pencapaian Pemerintah. Pemerintah juga mengakui masih ada yang belum berhasil. "Tapi kalau Pemerintah berbohong saya kira terlalu jauh," jawab Djoko.
Djoko Suyanto tidak berkenan menyebutkan media yang dimaksud. Namun, menurut Djoko, Pemerintah tidak akan melakukan upaya hukum terhadap editorial itu. Upaya hukum yang dimaksud antara lain hak jawab dan melaporkan ke Dewan Pers.
"Tidak (memproses hukum). Masa sampai begitu," ucap Djoko sambil tertawa ringan.
Sebelumnya, sejumlah tokoh agama dan aktivis politik membuat pernyataan sikap mengenai 18 kebohongan yang dilakukan Pemerintahan SBY. Sembilan merupakan kebohongan lama dan sembilan lagi sebagai kebohongan baru.
Kebohongan yang disebutkan antara lain mengenai pernyataan Pemerintah tentang angka kemiskinan, penegakan HAM, kasus terorisme, pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional, kasus Lapindo. Sejumlah tokoh agama yang memberikan pernyataan sikap antara lain Syafii Maarif, Din Syamsuddin, Andreas Yewangoe, dan Franz Magnis Suseno.
Namun Djoko Suyanto membantah kerisauan Pemerintah hingga harus menanggapi ini disebabkan pernyataan tokoh agama tersebut. "Saya sampaikan itu kepada media yang editorialnya 'Saat ini Pemerintahan SBY bohong'. Saya tidak mengutip mana-mana lagi," kata Djoko.
Baca Juga:
- Video Adegan Panas Aida Saskia Beredar
- Yasser Arafat Meninggal Karena Diracun
- 6 Tahun, Nilai Facebook RP. 450 Trilliun
0 komentar:
Posting Komentar